Pj Gubsu Agus Fatoni saat hadir pada acara Rakor Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 di Ruang Herritage Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (05/08/2024). Foto Ist
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mendukung penuh program Pemerintah Pusat dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 di Ruang Heritage, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (05/08/2024).
“Sumatera Utara siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini sukses,” tegasnya.
Saat ini, kata Pj Gubsu, kemiskinan di Provinsi Sumut mengalami penurunan dari 8,15% (Maret 2023) menjadi 7,99% di Maret 2024. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat sebesar 9,03% pada tahun 2024. Tercatat, lanjutnya, jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut pada Maret 2024 berkisar 1.228.000 jiwa, mengalami penurunan sebanyak 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.240.000 jiwa. Sementara, tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78 % pada Maret tahun 2023 atau lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41%.
Ia mengklaim, angka kemiskinan ekstrem Sumut juga lebih baik daripada capaian nasional sebesar 1,12%. Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Sumut tahun 2023 sebanyak 118.420 jiwa, lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 212.810 jiwa. Begitu juga jumlah penyandang disabilitas sebanyak 19.615 orang dan penduduk lanjut usia (lansia) di Sumut sebanyak 951.467 orang.
"Pemprov Sumatera Utara memiliki berbagai inovasi melalui program unggulan untuk meghapus kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Beberapa program dimaksud, diantaranya seperti, pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO), Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin, Bus Kesehatan Bergerak, Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana produksi (Saprodi) pertanian. Pihaknya berharap, Pemerintah Pusat dapat memperkuat sinergi kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih harmonis, komprehensif dan terhindar dari tumpang tindih. Selain itu, diharapkan juga dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
“Kita juga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap akselerasi verifikasi validasi Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,” tuturnya. Van/Ril