 |
| Pj Gubsu, Hassanudin, bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijaaran Setda Provsu, mengikuti Rakor Pengamanan dan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang digagas pihak Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara virtual, dari Lantai 6 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Senin (04/03/2024). |
Medan - Menggelar Pasar Murah menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengendalikan harga bahan pangan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi.
"Pasar Murah akan berlangsung sejak tanggal 1 Februari hingga 7 Maret 2024 di 14 kabupaten/kota," papar Pj Gubsu, Hassanudin, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang digagas pihak Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara virtual, dari Lantai 6 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Senin (04/03/2024).
Sebanyak 14 kabupaten/kota dimaksud, lanjutnya, seperti Karo (1 Februari), Padangsidimpuan (5 Februari), Mandailing Natal (6 Februari), Batubara (16 Februari), Sibolga (19 Februari), Tapanuli Tengah (20 Februari), Simalungun (23 Februari), Pematangsiantar (26 Februari), Kisaran (29 Februari), Tanjungbalai (1 Maret), Labuhanbatu Utara (5 Maret), Deliserdang (5-7 Maret), Labuhanbatu (6 Maret), dan Kota Medan (27-29 Maret). Ia mengklaim, stok yang disediakan di Pasar Murah mencukupi dan harganya relatif lebih murah ketimbang harga jual dipasaran.
"Di Pasar Murah, disediakan beras sebanyak 5 ton, 2 ton minyak goreng, 200 papan telur ayam, 1 ton gula pasir, dan lainnya," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hassanudin menyammbut positif arahan pemerintah pusat dalam upaya menjaga ketersediaan dan harga pangan, terkait pengendalian inflasi di daerah. Pihaknya optimistis pengendalian inflasi semakin baik ke depan. Apalagi dengan adanya transformasi digital di berbagai bidang. Hal ini mengingat, transformasi digital diyakini mampu memperkecil berbagai hambatan, baik bidang perdagangan, pemerintahan atau lainnya.
Berdasarkan data East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI), kata Hassanudin, daya saing digital Sumut pada tahun 2023 meningkat 5,7 poin (43,9) dibanding tahun 2022 (38,2). Kenaikan angka ini membawa Sumut naik peringkat dari posisi 13 ke posisi 10. Kenaikan signifikan juga terjadi pada bidang kewirausahaan dan produktivitas, usai Sumut menggelar program fast track digital untuk 1.000 UMKM. Selain itu, Sumut juga mengimplementasikan digitalisasi di bidang pertanian, di mana komoditas pertanian seperti cabai, bawang merah, beras dan lainnya sering menjadi penyebab meningkatnya inflasi.
“Melihat tren inflasi kita, di mana sektor pertanian berandil besar pada inflasi, maka intervensi digital di sektor pertanian sangat diperlukan,” tegasnya.
Sementara, rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian tersebut diikuti lintas Kementerian dan Lembaga, kepala daerah seluruh Indonesia, serta pengusaha dan asosiasi di bidang pangan. Tito Karnavian mengingatkan, untuk menjaga ketersedian pangan dan harga terjangkau, perlu menjaga stabilitas keamanan terutama pada simpul-simpul transportasi seperti bandara, terminal stasiun pelabuhan dan jalan raya.
“Jadi perlu kolaborasi bersama, kita di tingkat pusat bekerja, rekan-rekan pengusaha bekerja dengan Tupoksinya dan di daerah juga bekerja sesuai kondisi daerah masing-masing, sehingga inflasi kita bisa terjaga,” sebutnya dari Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.
Tito berharap, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1445 H, tersedia bahan pokok dengan harga terjangkau agar masyarakat merasa tenang.
“Seperti biasa, pasti akan ada perubahan pola konsumsi pada masyarakat, jadi perlu kita antisipasi baik ditingkat pusat maupun daerah,” harapnya.
Hal senada dikemukakan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, rakor ini untuk menyeimbangkan pangan dari sisi hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk terus menjaga pangan sehingga bisa tetap stabil secara pasokan dan harga terjangkau di masyarakat, terutama menjelang HBKN Idul Fitri.
“Kita membentuk sinergi secara menyeluruh antara kementerian dan lembaga bidang pangan, kepala daerah se-Indonesia, hingga pelaku usaha untuk menyeimbangkan harga pangan dengan baik, yang tidak memberatkan petani, pengusaha, hingga masyarakat,” tandasnya. Van/Ril
