 |
| Mendagri Tito Karnavian, didampingi Gubsu Bobby Afif Nasution, Kepala BNPB Suharyanto dan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, meresmikan huntara untuk warga terdampak bencana hidrometeorologi di tiga kabupaten yang dipusatkan di Desa Simarpinggan Kecamatam Angkola Selatan Kabupaten Tapsel, Kamis (05/02/2026). Foto Ist |
"Saat ini, Huntara sudah ditempati masyarakat terdampak bencana, sembari menunggu selesainya pembangunan huntap (hunian tetap, red)," papar Mendagri Tito Karnavian yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Ia mengklaim, pemerintah telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan. Skema bantuan dimaksud, yakni bantuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan nominal mulai dari Rp15 juta, Rp30 juta hingga Rp60 juta per rumah. Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan.
“Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi, red) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara,” paparnya dihadapan Kepala BNPB, Suharyanto dan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan nominal Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk-pauk senilai Rp15 ribu per hari per orang.
Sementara, Gubsu Bobby Afif Nasution, menyatakan, Pemprov Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas.
“Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi,” sebutnya.
Gubsu Bobby Nasution menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan Huntap, selambatnya pada pekan ketiga Februari 2026.
“Tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri. Bahkan kalau perlu kita bisa mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik. Van