 |
| Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu, Poppy Marulita Hutagalung, memberikan keterangan pers di Medan, Selasa (10/02/2026). Foto Ist |
Menurut Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)
"Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melanjutkan keberhasilan pengendalian inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan," sebutnya dalam siaran persnya di Medan, Selasa (10/02/2026).
Ia menjelaskan, penyempurnaan program dilakukan seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Untuk itu, diperlukan penajaman fokus program serta penguatan sinergi yang lebih erat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“GPIPS dirancang lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari sisi hulu, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga pangan, serta lebih menekankan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah,” paparnya lantas menambahkan, kegiatan ini akan dihadiri pihak Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Bank Indonesia, serta pejabat pemerintah daerah di Wilayah Sumatera.
Dijelaskannya, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pelaksanaannya dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta menjaga ketersediaan pasokan pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem. Poppy menilai, tema kegiatan, yakni “Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem”, menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan guna mendukung program prioritas pemerintah serta pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif. Nantinya, kata Poppy, terdapat tiga isu sentral yang dibahas dalam Rakor tersebut, yaitu pemulihan sektor pertanian di Sumatera pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem untuk menjaga ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Di tengah tantangan bencana, anomali iklim, dan siklus permintaan musiman HBKN saat ini, lanjutnya, sebagian besar daerah di Wilayah Sumatera mencatatkan deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026. Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya pasokan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, peningkatan produksi di daerah sentra, serta kelancaran distribusi pangan. Diharapkan, berlanjutnya pemulihan pascabencana pada lahan pertanian, penguatan pasokan di daerah sentra, dan terjaganya kelancaran distribusi menjadi kunci dalam menjaga kecukupan pasokan serta mengantisipasi peningkatan permintaan pada periode HBKN Imlek dan Lebaran 2026.
“Penyelenggaraan kegiatan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID 2026 diharapkan semakin memperkuat implementasi kerangka kerja program strategis ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera, guna mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1% pada 2026,” tandasnya. Van