"Jangan sampai kita kekurangan, dan harga-harga jadi naik di daerah kita sendiri," serunya Bobby pada kegiatan high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (06/02/2026).
Diakuinya, sejumlah bahan pokok yang kerap menjadi pemicu inflasi provinsi ini, diantaranya cabai merah, cabai rawit, tomat, telur dan daging ayam, justru selama ini produksinya sudah melebihi kebutuhan masyarakat Sumut.
"Perhatikan betul-betul distribusinya, saya juga minta tolong kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati ikut memonitor ini, Pemda bisa memanfaatkan BUMD-nya, beli langsung ke petani dengan harga yang kompetitif,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026. Upaya tersebut penting agar inflasi tetap terkendali dan harga kebutuhan pokok tidak melonjak.
“Jaga betul barang-barangnya, seluruh wilayah di Sumut sama-sama puasa, semua meningkat kebutuhan bahan pokoknya, daerah lain sering meminta supply bahan pokok dari kita," sebutnya.
Berdasarkan data per 2 Januari 2026, kata Gubsu Bobby Nasution, inflasi Sumut berada di angka 3,81% (yoy), menurun signifikan dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 4,66% (yoy). Pihaknya mengklaim, pencapaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam pengendalian inflasi di Sumut.
“Ini menunjukkan kolaborasi kuat kita menjaga inflasi, menjaga harga-harga barang tetap stabil,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Rudy Brando Hutabarat menegaskan perlunya komitmen setiap daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang dalam enam kesepakatan road map Pengendalian Inflasi Sumut menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Keenam kesepakatan tersebut meliputi peningkatan frekuensi gerakan pasar murah, penambahan pasokan daging sapi/kerbau, serta kerja sama dengan produsen daging ayam ras dan telur. Selain itu, juga direncanakan pengendalian kenaikan tarif administered price, early warning inflasi, serta kerja sama TPID–SPPG agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak monoton.
“Pasar murah misalnya harus dilakukan di pasar tradisional, bukan di kantor kecamatan, kantor wali kota, karena dampaknya akan berbeda, kemudian tarif air, transportasi, distribusi juga perlu dikendalikan, jangan malah naik saat tekanan inflasi tinggi dan juga kita bersinergi dengan SPPG agar menunya tidak melulu telur, ayam, agar permintaan komoditi ini tidak meningkat,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekda Provsu Sulaiman Harahap, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut dan kabupaten/kota. Van
