Seorang petani sedang menabur pupuk di antara tanaman padinya. Foto Int
Kegembiraan masyarakat menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, seakan sirna saat Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (16/08/2024), mengingatkan bangsa ini untuk memiliki kedaulatan pangan. Berdalih populasi penghuni negeri ini yang semakin bertambah hingga berkisar 280 juta jiwa, diiringi pesatnya alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lain, pemerintah disarankan untuk tidak lagi sekadar menggaungkan perlunya ketahanan pangan nasional. Lebih dari itu, Indonesia mutlak membutuhkan kedaulatan pangan agar rakyat mampu membeli bahan makanan pokok dengan harga terjangkau.
Apalagi, selama ini ketahanan pangan nasional yang didengungkan cenderung melegalkan kebijakan importasi terhadap sejumlah bahan pokok. Dalihnya, beragam kendala masih menghadang peningkatan produksi di sektor pertanian, mulai dari menyempitnya lahan pertanian, mahalnya biaya produksi hingga perubahan iklim. Sementara, bila ketersediaan pangan lebih kecil ketimbang kebutuhan masyarakat, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang memicu gejolak sosial dan politik.
Di tahun 2023, misalnya, Indonesia berada di urutan kedua terbesar dunia yang melakukan impor beras,yakni sebanyak 3,5 juta ton, di bawah Filipina yang membukukan angka sebanyak 3,9 juta ton. Di urutan ketiga, China (2,6 juta ton), Uni Eropa (2,25 juta ton), Nigeria (2 juta ton), Irak (1,85 juta ton), Vietnam (1,8 juta ton), Arab Saudi (1,5 juta ton), Amerika Serikat (1,36 juta ton), dan Malaysia (1,35 juta ton).
Bahkan, proyeksi neraca beras nasional tahun 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, menyebutkan, Indonesia berpotensi mengimpor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang 2024. Perinciannya, dalam kurun Januari-April 2024, realisasi impor telah mencapai 1,77 juta ton dan rencana impor Mei-Desember 2024 berkisar 3,40 juta ton. Bila hal itu terwujud, maka dipastikan Indonesia menjadi pengimpor beras nomor satu di dunia, mengalahkan Filipina yang setiap tahun mengimpor beras rata-rata 4 juta ton.
Seharusnya, pemerintah bisa mengantisipasi hal itu terjadi, mengingat penyebab penurunan produksi padi telah diketahui. Beberapa solusi bisa diambil, seperti mendorong peningkatan produksi beras lokal melalui pengembangan teknologi pertanian, penyediaan subsidi benih dan pupuk yang efektif serta pengelolaan irigasi. Diversifikasi sumber pangan, dari nasi ke bahan pangan lain, juga bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Tak bisa dipungkiri, kemandirian pangan mutlak dibutuhkan untuk mengembalikan harga diri Indonesia sebagai negeri agraris. Dan, momen itu harus dimanfaatkan Presiden/Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 yang dilantik pada Oktober mendatang. Fey