 |
| Gubsu saat melantik 38 pejabat eselon II di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, kawasan Jalan Sudirman Medan, pekan lalu. Foto Ist |
Mulut mu harimau mu. Pepatah lama itu layak ditujukan untuk Gubsu Edy Rahmayadi yang sebelumnya berkomitmen menempatkan pejabat di jajaran Pemprov Sumut sesuai dengan dasar keilmuannya. Pelantikan Rajali SSos MSP sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, kawasan Jalan Sudirman Medan, Kamis (05/01/2023), justru melunturkan komitmen mantan Pangkostrad tersebut.
Kebijakan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Setda Provsu yang bergulir kencang sejak setahun terakhir memasuki babak baru. Pelantikan tahap pertama yang diikuti 38 pejabat eselon II dan 12 pejabat eselon III di Aula Tengku Rizal Nurdin menjadi awal penerapan nomenklatur baru di jajaran Pemprov Sumut pada Minggu pertama tahun 2023. Tercatat, sebanyak 14 OPD dirampingkan menjadi delapan. Dari jumlah tersebut, enam pejabat eselon II yang menduduki tampuk kepemimpinan di OPD hasil merger tersebut turut dilantik. Kepala Dinas dimaksud, masing-masing, Ir Lies Handayani Siregar MMA di Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dra Manna Wasalwa Lubis MAP di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Mulyadi Simatupang SPi MSi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir Bambang Pardede MEng di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dr Ir Hasmirizal Lubis MSi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Rajali SSos MSP di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sementara dua pimpinan OPD lain yang ikut dirampingkan, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, segera menyusul untuk dilantik.
Mengenai para ‘pembantu’ pilihannya ini, Gubsu Edy sehari sebelum pelantikan mengklaim, mereka telah melalui serangkaian proses ‘open bidding’ (seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka, red), sehingga diperoleh sosok aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas untuk mengisi jabatan secara efektif dan efisien.
Hanya saja, mungkin Gubsu Edy lupa melihat latar belakang pendidikan dari Rajali, saat menunjuknya untuk menempati pucuk pimpinan di institusi teknis yang mengurusi produksi tanaman pangan, salah satunya beras, dan tanaman hortikultura, sekaligus menjaga stabilitas pangan di Sumut. Bukan menyepelekan kemampuan sosok mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumut di era kepemimpinan HT Erry Nuradi, ini, tapi membangun pertanian agar lebih baik lagi di masa mendatang, membutuhkan insan yang memahami, tidak hanya teori di bangku perkuliahan, tapi juga praktik di lapangan plus mampu memiliki empati terhadap penderitaan para petani. Apalagi, Gubsu Edy berharap, kinerja para pejabat yang baru dilantik ini bisa lebih maksimal dalam pembangunan Sumut.
Ironisnya, dalam rekam jejak digital, Gubsu Edy pernah mencap Rajali sebagai bawahan yang bodoh karena tidak mengetahui pencatatan bantuan dari pihak ketiga, saat menjadi Koordinator Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut.
"Masalah bantuan yang jawab itu terlalu bodoh, beritahu itu karena dia bodoh," sebut Gubsu Edy mengomentari jawaban Kepala Dinas Sosial Sumut, Rajali, terkait alur penerimaan barang dari pihak ketiga ke GTPP, dalam rapat dengan anggota DPRD Sumut, di Rumah Dinas Gubernur, kawasan Jalan Sudirman Medan, Rabu (17/06/2020).
Dalih ketiadaan personil juga tidak bisa untuk menghalalkan pilihan tersebut. Sederet personil bergelar insinyur pertanian, baik yang menjabat sebagai eselon II maupun pernah mengikuti assesment, masih tersedia di bumi Sumut. Simak saja nama nama seperti Ir Suherman yang saat ini menjabat sebagai Kadis Koperasi dan UKM Sumut, Ir Herianto (sempat menjabat sebagai Kadis Kehutanan, red) dan Ir Aspan Sopian yang saat ini bertukar posisi dengan Mulyadi Simatupang menjadi Kadis Kelautan dan Perikanan Sumut dari sebelumnya Kadis Perindag Sumut. Belum lagi beberapa sarjana pertanian yang sempat mengikuti assesment sebelumnya, masih bertugas di jajaran Setda Provsu.
Tapi, bisa jadi strategi ini memang disengaja Gubsu Edy untuk memecahkan tradisi yang berlaku, yakni pimpinan institusi teknis tertutup bagi personil dengan dasar pendidikan ilmu-ilmu sosial. Hal itu pernah dilakukan Gubsu saat melantik dr Ria Telaumbanua menjadi Kadis Pariwisata pada tahun 2019 lalu. Meski menuai kritik, namun ia tetap bertahan.
Kalau dugaan itu benar, besar kemungkinan, di masa mendatang, Kepala Biro Hukum Setda Provsu, misalnya, bakal diisi oleh pejabat yang bukan dari ilmu hukum. Begitu juga institusi teknis terkait seperti Dinas Kesehatan, peluang sarjana di luar bidang kesehatan semakin terbuka lebar untuk menduduki tampuk kepemimpinan.
Bercermin dari pelantikan ini, terngiang kembali ucapan tegas Gubsu Edy saat mengomentari personil yang bakal mengisi ‘kabinetnya’ pada Februari 2019 silam. Saat itu, masih berlangsung assesment yang diikuti 49 peserta. Saat itu, ia menginginkan orang yang membantunya di OPD, memiliki rekam jejak sesuai dasar keilmuan dan pengalaman.
“Sudah pasti yang pertama soal track record orangnya. Makanya sudah kita lakukan assesment (penilaian eselon II, red). Harus sesuai nanti orang yang mau ditempatkan untuk memimpin OPD, saya tak mau coba-coba,” sebutnya menjawab wartawan di Kantor Gubsu, kawasan Jalan Diponegoro Medan, kala itu.
Ia juga mengemukakan, pejabat yang selama ini tidak sesuai membidangi OPD akan diganti paskapenilaian.
“Saya pastikan, paling penting track record-nya harus sesuai,” ujar Gubsu Edy.
Kini, pernyataan itu agaknya hanya sebatas retorika. Fey