|

Ini 11 Rekomendasi Evaluasi Penyuluh Sumut

Plt Kadis TPH Sumut, Hj Lusyantini, bersama sejumlah nara sumber mendengarkan laporan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas TPH Sumut, Sutarman, dalam Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2023 di Hotel Horison Siantar, Rabu (14/2/2022) . Foto Ist

Siantar | Setelah dua hari mengadakan pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan tahun 2022 di Hotel Horison Siantar, disepakati 11 rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi acuan kerja pihak penyuluhan pada tahun 2023. Rekomendasi itu berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait penyuluhan di Sumut, seperti Komisi Penyuluhan, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Persatuan Penggilingan Padi/Beras (Perpadi), dan Persatuan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia (P3SI).

Berikut ke sebelas rekomendasi dimaksud;

1. Peningkatan produksi dilaksanakan dengan meningkatkan Indeks Pertanaman dan pengembangan berbagai inovasi,

2. Materi penyuluhan saat ini masih cenderung mengarah ke On Farm (budidaya tanaman, red), bukan Of Farm (pemasaran hasil panen, red), sehingga harus dilakukan kombinasi antara On Farm dan Off Farm,

3. Kuota Sumut ke Pekan nasional (Penas) KTNA di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3.000 orang dan akan dibagi secara merata ke seluruh kabupaten/kota. Diharapkan seluruh pemkab/pemko memberikan dukungan penuh agar kuota tersebut terpenuhi,

4. Peran Komisi Penyuluhan masih sangat dibutuhkan, terutama dalam memberi saran dan masukan untuk kemajuan pertanian sesuai UU No 16 tahun 2006, Pasal 2 ayat 1,

5. Optimalisasikan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian sebagai KostraTani tanpa melupakan institusi pendukung lainnya, dengan provinsi sebagai KostraWil dan kabupaten/kota KostraKab/Ko,

6. Penyuluh Swadaya harus berperan sebagai agen perubahan, motivator sekaligus organisator komunitas dan pemimpin langsung lapangan,

7. Memanfaatkan Posluhdes di setiap desa dengan didukung pihak Penyuluh Swadaya,

8. Terkait cuaca ekstrim yang mengakibatkan melambungnya harga beras karena stok dan kualitas menurun, perlu dilakukan pengawalan lebih intensif,

9. Pemerintah harus memberikan perhatian ekstra terhadap petani padi dan pengelola kilang padi berskala kecil secara terus-menerus agar ketersediaan beras berkelanjutan terlaksana di tiap tingkatan, 

10.Pembagian wilayah Penyuluh tidaak sesuai lagi dengan demografi, tapi berdasarkan beban kerja, yakni seorang penyuluh membina8 sampai 16 kelompok tani,

11.Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, hendaknya mengacu kepada programa penyuluhan pertanian pada setiap tingkatannya. Fey

Sejumlah pejabat eselon III lingkup Dinas TPH Sumut mengikuti Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuuhan Tahun 2023 di Hotel Horison Siantar, Rabu-Kamis (14-15 Desember 2022). Foto Ist


Komentar

Berita Terkini