 |
| Para peserta Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2023, foto bersama sejumlah nara sumber, usai penutupan di Hotel Horison Siantar, Kamis (15/12/2022) sore. Foto Fey |
“Sebelas rekomendasi ini berasal dari masukan berbagai pihak yang terkait bidang penyuluhan untuk dijadikan acuan pada pelaksanaan tahun 2023 mendatang,” papar Kepala Bidang Penyuluhan Dinas TPH Sumut, Sutarman, sebelum menutup kegiatan tersebut, Kamis (15/12/2022) sore.
Beberapa rekomendasi dimaksud, lanjutnya, seperti materi penyuluhan saat ini yang cenderung bersifat on farm (sebatas budi daya pertanian, red), bukan off farm (terkait pemasaran hasil pertanian, red). Kemudian, peningkatan Indeks Pertanaman (IP) serta pengembangan berbagai inovasi demi mendongkrak produksi mutlak dilakukan dalam upaya mengatasi ‘kencangnya' alih-fungsi lahan pertanian. Selain itu, mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai KostraTani tanpa melupakan elemen lainnya.
“Penyuluh Swadaya dalam naungan Wadah P3SI (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia, red) hasil bentukan Komisi Penyuluhan, harus berperan sebagai agen perubahan, motivator, sekaligus organisator komunitas serta pemimpin langsung di lapangan,” paparnya dihadapan seratusan peserta pertemuan dari seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Sebelumnya, sejumlah nara sumber menyampaikan materi terkait penyuluhan pertanian. Di hari pertama pertemuan, misalnya, Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Sumut, Ir H Soekirman, membawakan materi bertajuk ‘Strategi, Peran dan Fungsi Perhiptani dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Sumut'.
“Sumatera Utara masih kekurangan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapang,” tutur mantan Bupati Serdangbedagai ini.
Keterbatasan personil tersebut mendorong pihaknya berupaya memberdayakan para PPL melalui beragam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan insan penyuluh. Ia berharap, hal itu mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan institusi terkait lainnya.
“Keberadaan Perhiptani untuk menghimpun kekuatan PPL, di luar ASN dan PPPK serta kelembagaan petani lainnya, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani, penyuluh dan stakeholder,” ujarnya.
Sementara, Ketua Persatuan Penggilingan Padi/Beras (Perpadi) Sumut, H Ardhi Kusno, yang membawakan materi bertajuk ‘ Kebijakan Perberasan dan Strategi Ketersediaan Pangan di Sumut', mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan petani padi dan pengelola penggilingan padi berskala kecil secara terus-menerus, agar ketersediaan beras berkelanjutan terlaksana.
“Penggilingan padi berskala kecil banyak yang mati suri karena kesulitan akses permodalan dan pasar, sehingga revitalisasi berjalan lambat,” sesalnya.
 |
| Kabid Penyuluhan Dinas TPH Sumut, Sutarman, saat membacakan rumusan hasil pertemuan evaluasi di Hotel Horison Siantar, Kamis (15/12/2022) sore. Foto Fey |
