 |
| Gubsu Edy Rahmayadi dan rombongan saat menghadap Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK Jakarta, Senin (01/08/2022). Foto Ist |
Jakarta- Pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi bakal segera terealisasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan alternatif tersebut.
“Pada prinsipnya Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung dan menyetujui serta akan mempercepat proses perizinan penggunaan kawasan hutan Taman Hutan Raya Bukit Barisan untuk jalan alternatif Medan-Berastagi," papar Gubsu Edy Rahmayadi usai bertemu Menteri LHK di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK jakarta, Senin (01/08/2022).
Saat ini, lanjutnya, permohonannya sedang diproses di Kementerian LHK. Gubsu Edy menjelaskan, pembangunan jalan alternatif sepanjang 12,67 kilometer tersebut merupakan bagian dari Rencana Strategis Provinsi Sumut. Diakuinya, anggaran pembangunan jalur alternatif tersebut juga sudah dilokasikan dalam skema multiyears pada APBD Provinsi Sumut.
“Semoga dengan pembangunan jalan alternatif ini masyarakat bisa tertolong, seperti yang kita tahu, arah Medan-Berastagi itu selalu macet kalau Sabtu-Minggu. Tentu ini menghambat perekonomian kita,” tuturnya.
Selain membahas penggunaan kawasan hutan untuk jalan alternatif tersebut, Gubsu Edy juga menyampaikan permohonan kepada LHK untuk mendukung percepatan pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumut. Hingga saat ini, baru 14 kabupaten yang sudah memperoleh persetujuan.
"Saat ini, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan proses verifikasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
Mengenai perhutanan sosial, Gubsu Edy meminta Kementerian LHK mempercepat proses perizinan perhutanan sosial dari areal yang telah memiliki Naskah Kerja Sama Kemitraan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Kelompok Tani Hutan. Hal itu sejalan dengan program Pemprov yang berkolaborasi dengan sektor perkebunan dan pariwisata.
Pihaknya juga meminta dukungan dari Kementerian LHK untuk bersinergi dalam menjaga kawasan hutan di Provinsi Sumut, khususnya jalan di sekitar kawasan hutan Kabupaten Pakpak Bharat hingga perbatasan Provinsi Aceh.
"Kawasan hutan di wilayah itu memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, seperti kapur barus dan kemenyan," urainya.
Selain itu, Gubsu Edy mengusulkan Menteri LHK segera memproses hibah Gedung Kehutanan eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan untuk mendukung kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumut.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyiapkan lahan untuk mekanisme tukar-guling terhadap Gedung Kehutanan eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan,” sebutnya.
Tampak hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, Rosa Vivien Ratnawati, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Bahar Siagian. Fey
