 |
Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengunjungi The Kaldera Toba Nomadic Escape di Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba Samosir, Selasa (30/7/2019). Foto Ist
|
"Awalnya dari lokasi seluas 386 hektar di Kabupaten Toba Samosir yang sudah selesai pengadaan lahannya," ungkap Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke lokasi The Kaldera, Toba Nomadic Escape, yakni penginapan berkonsep nomaden di Sibisa, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Selasa (30/7/2019).
Di lokasi proyek pembangunan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) itu, pihak terkait diperintahkan secepatnya memulai pengembangan pembangunan pariwisata terintegrasi. Nantinya, lokasi tersebut menjadi otorita dari BPODT untuk dikelola secara baik, dengan cara mengundang investor untuk masuk.
“Baik itu yang tanggung jawab pemerintah, (seperti) infrastruktur jalan dan lain-lain. Kalau ini sudah mulai. (Kalau) investornya nggak mulai-mulai (juga), stop, ganti. Saya sekarang sudah tegas-tegas begitu. Kalau tidak, kapan mulainya,” sebutnya.
Guna pengembangan di lokasi tersebut, kata Presiden Jokowi, akan ada hotel bintang 4 hingga bintang 5, termasuk resort, padang golf, serta fasilitas pertemuan. Begitu juga untuk jenis wisata, seperti air danau, alam/hutan, kebun, air terjun, rohani serta lainnya.
“Wisata juga komplit. Ya, tempat yang sangat bagus kayak gini gampang mencari investor,” pujinya.
Ia berharap, upaya yang dilakukan bisa mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Jika banyak hotel, maka sayur, buah, komoditi setempat seperti jagung, ubi, kentang akan banyak dibutuhkan untuk kepentingan wisata. Begitu juga lapangan pekerjaan, mulai dari karyawan, penjualan barang-barang kerajinan baik ulos, handicraft dan sebagainya.
“Kopinya nggak usah dijual di luar. Pakai (disajikan) sendiri di sini (langsung),” tukasnya.
Ia menambahkan, untuk tahap pertama akan diselesaikan di daerah Tobasa, menyusul Humbahas yang mempersiapkan lahan seluas 533 hektar. "Nantinya dikerjakan bersama, untuk mengundang wisatawan sebanyak mungkin. Sekarang memang kerjanya seperti itu. Kerja barengan terintegrasi, pusat, provinsi, daerah (kabupaten), bagi-bagi. Tadi malam sudah kita bagi semua,” urainya.
Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono menambahkan, semua akses dari satu lokasi ke lokasi lain akan disiapkan sesuai rencana. Untuk anggarannya pada 2020, sudah dialokasikan Rp2,4 triliun di kawasan Danau Toba. Porsinya, kata Basuki, diatur berdasarkan seberapa luas pekerjaan, tergantung banyaknya destinasi, sehingga tidak dibagi menurut jumlah kabupaten.
“Yang paling besar (untuk saat ini), Tobasa dan Samosir karena ada banyak kegiatan seperti jalan lingkar, dermaga Tomok, Pangururan. Ada Desa Ulos, Waterbond City. Untuk Tano Ponggol, jembatannya sedang jalan (proses pembangunan). Tadinya 25 meter (lebar aliran air), sekarang mau dijadikan 80 meter. Supaya perahu bisa keliling (Danau Toba),” paparnya.
Khusus Tobasa, termasuk Simalungun, kata Basuki, ada pengembangan lokasi sekitar dermaga di Ajibata. Kemudian menjadikan Desa Sigapiton di bawah Toba Nomadic Escape di Sibisa, sebagai Desa Wisata.
“Ini seperti Parapat, nanti Pantai Bebas kita mau buat seperti ini, termasuk kawasan pedestrian akan kita perbaiki. Jadi semua ada programnya,” ujarnya.
Di tempat serupa, Gubsu Edy Rahmayadi mengakui, perintah Presiden kepada pemerintah provinsi adalah bagaimana untuk penyediaan lahan. Namun, prinsipnya dari bawah ke atas atau melibatkan masyarakat.
“Ini kan tanah hutan lindung yang harus dilegalkan. Kan boleh dia menggunakan hutan lindung tetapi tidak boleh merusak kondisi hutan itu,” tegasnya.
Terkait koordinasi pembangunan yang terintegritas antar kabupaten se-kawasan Danau Toba, Edy menyebutkan setiap daerah punya perbedaan, namun tetap satu tujuan wisata. Dengan demikian, akan banyak pilihan wisatawan. Hendra
