 |
| Pj Gubsu, Hassanudin, memberikan arahan saat hadir pada acara Fasilitasi Sertifikat Halal Self Declare bagi 1.000 UMKM di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (20/03/2024). Foto Ist |
Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bekerja sama dengan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia, memfasilitasi sertifikat halal untuk 1.000 UMKM agar memiliki daya saing tinggi.
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, Indonesia diprediksi menjadi konsumen produk halal tertinggi, sekitar Rp4 triliun tahun 2025. Sementara, Sumut merupakan provinsi dengan populasi muslim terbesar kelima di Indonesia.
“Sumatera Utara punya beragam produk halal yang bisa jadi unggulan di pasar global, makanan, minuman, fashion, kosmetik hingga pariwisata, kita bisa jadi pemimpin industri halal,” paparnya, saat acara Fasilitasi Sertifikat Halal Self Declare bagi 1.000 UMKM di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (20/03/2024).
Berdasarkan data Dinas Koperasi Sumut, kata Hassanudin, saat ini terdapat 196.471 UMKM yang bergerak di sektor akomodasi makanan dan minuman (22% dari total UMKM Sumut). Untuk itu, pemerintah perlu memastikan produk dimaksud sesuai standar kehalalan yang ketat.
“Betapa pentingnya legalitas dan sertifikasi bagi pelaku usaha sebagai jaminan kepada konsumen,” tegasnya.
Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan wajib halal di bulan Oktober 2024. Setelah itu, pemerintah akan mulai menertibkan produk-produk yang tidak tersertifikasi.
“Dari 4 juta produk UMKM halal, 2,5 juta melalui program ini Sertifikat Halal Self Declare Kemenkop UKM dan setelah 17 Oktober 2024, Pemerintah tentu akan mulai penertiban, mulai dari teguran tertulis, menarik produk dari pasaran, hingga jalur hukum,” sebutnya.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, memperkirakan sebesar 80% pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal. Hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas, biaya serrifikasi dan efektivitas pendamping halal.
“Kita akan optimalkan P3H (Pendamping Proses Produk Halal) dan mendorong RPH (Rumah Potong Hewan) agar bersertifikat halal, karena tidak sedikit UMKM kita yang bahannya dari RPH yang belum bersertifikat, kita akan dorong ini lewat regulasi,” ujarnya.
Naslindo menyatakan, perlu dorongan kuat dari Pemprov Sumut untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kantong-kantong UMKM itu ada Kabupaten/Kota, kita sangat bersyukur Kemenkop UKM mau membantu sertifikat halal untuk 1.000 pelaku usaha kita,” tukasnya.
Hadir pada kegiatan ini OPD terkait Pemprov Sumut dan jajaran Kemenkop UKM. Hadir juga perwakilan organisasi-organisasi serta pelaku usaha dan UMKM Sumut. Van/Ril
