Dinas TPH Sumut Evaluasi Kinerja Penyuluh

Plt Kadis TPH Sumut, Hj Lusyantini (kemeja putih), bersama perwakilan Badan Penyuluhan SDM Pertanian Kementan, I Wayan Ediana, dan sejumlah undangan usai pembukaan kegiatan pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2023 di Hotel Horison Pematangsiantar, Rabu (14/12/2022) malam. Foto Ist 

Siantar | Era digitalisasi seperti saat ini mengharuskan setiap penyuluh pertanian harus menguasai teknologi agar mampu mengaplikasikannya kepada petani binaan.

“Penyuluh pertanian harus benar-benar hadir di tengah para petani, mulai dari pengolahan lahan, pertanaman, panen, paskapanen hingga pemasaran dan pengolahan hasil,” papar Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, Hj Lusyantini, saat membuka Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2022 dan Rencana Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2023 se Sumut di Hotel Horison Pematangsiantar, Rabu (14/12/2022) malam.

Dikemukakannya, sektor pertanian telah memasuki era baru yang memiliki pendekatan berbasis online dan kecerdasan buatan (artificial intelligence, red). Untuk itu, para penyuluh harus memanfaatkan internet dalam proses penyuluhan pertanian.

"Segala sektor telah menggunakan teknologi, termasuk pertanian, sehingga harus disiapkan semua sumber daya penyuluh agar memahami teknologi," ungkapnya.

Peran penting itu, kata Lusyantini, mengharuskan para Penyuluh Pertanian untuk terus belajar dan menggali informasi yang akan bermanfaat dalam mendukung tugas-tugas di lapangan. Salah satunya, menyosialisasikan secara gencar penggunaan pupuk berbahan alami seperti kompos serta mengendalikan tanaman yang terserang hama dan penyakit dengan memanfaatkan pestisida nabati.

“Selain bisa meminimalisir pengeluaran, paradigma ramah lingkungan ini juga akan menghasilkan produk panen yang sehat dan baik untuk dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap, pertemuan ini akan menghasilkan insan penyuluh pertanian yang profesional serta memiliki wawasan luas, kreatif dan inovatif saat bertugas di lapangan,. Hal itu sangat penting karena keterbatasan personil Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dalam melakukan pendampingan petani. Saat ini, jumlah total PPL di Sumut berkisar 4.327 personil, terdiri atas 1.306 Penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN)/CPNS, 888 Penyuluh P3K, 164 Penyuluh THL TB APBN, 157 Penyuluh THL APBD Sumut, 646 Penyuluh THL APBD daerah dan 1.166 Penyuluh Swadaya. 

Padahal, berdasarkan UU No 19 tahun 2013 Pasal 46 ayat 4, disebutkan satu personil Penyuluh membina satu Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang terdiri dari satu desa. Sementara, sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2020, terdapat 6.125 kelurahan/desa di Sumut.

“Kalau cerita ideal, kita masih membutuhkan 1.798 orang PPL lagi agar pendampingan kepada petani di Sumatera Utara bisa maksimal,” sebut Lusyantini.

Plt Kadis TPH Sumut, Hj Lusyantini, memaparkan peran strategis tenaga PPL dalam menyejahterakan petani, usai membuka kegiatan pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2023 di Hotel Horison Siantar, Rabu (14/12/2022) malam. Foto Ist

Sebelumnya, Kabid Penyuluhan Dinas TPH Sumut, Sutarman, melaporkan, kegiatan pertemuan diikuti 168 prang peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dirincikannya, sebanyak 33 orang merupakan kepala dinas pertanian di Sumut, 33 orang kepala bidang penyuluhan, 44 Koordinator Jabatan Fungsional (KJF), 44 kepala seksi di bidang penyuluhan, dan 43 kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 

“Pertemuan selama dua hari ini untuk evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tahun 2022 sekaligus rencana kerja penyelenggaraan penyuluhan tahun 2023 se Sumatera Utara guna memperbaiki sekaligus meningkatkan sekaligus mengambil kebijakan strategis satu visi dalam penyelenggaraan penyuluhan tahun 2023 agar tepat sasaran,” tuturnya. 

Sementara, Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluh, Fredy Amrin Siregar, yang ditemui di sela kegiatan mengklaim, ada sembilan indikator keberhasilan kinerja PPL. Beberapa diantaranya seperti, program Penyuluh Pertanian melalui kantor BPP kabupaten/kota tersusun sesuai kebutuhan petani, termasuk rencana kerja di wilayah kerja masing-masing. 

Kemudian, lanjutnya, ada data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai komoditas unggulan, serta tercipta kemandirian petani, kelompok tani, kelompok usaha/asosiasi dan usaha formal, baik berbentuk koperasi maupun usaha formal lainnya.

“Terwujudnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan, serta terbukanya akses petani ke lembaga keuangan, informasi sarana produksi pertanian dan pemasaran, juga menjadi indikator keberhasilan kinerja PPL,” urainya.

Tampak hadir, Kepala Badan Penyuluhan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, diwakili Ir I Wayan Ediana MSi, sejumlah pejabat eselon III lingkup Dinas TPH Sumut, serta nara sumber dari Komidi Penyuluhan, Perhiptani, Perpadi, KTNA dan P3SI. Fey