 |
| Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, secara virtual, Senin (17/05/2021). Foto Ist |
Binjai- Presiden Jokowi menyatakan, larangan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal itu dikemukakannya saat melakukan pertemuan dengan seluruh kepala daerah dan unsur forum pimpinan daerah secara virtual, Senin (17/05/2021).
Dalam pertemuan yang juga diikuti Wali Kota Binjai, Drs H Amir Hamzah MAP, dari Ruang Binjai Command Center (BCC) itu, Presiden Jokowi mengklaim, sebanyak 1,5 juta orang yang diperkirakan mudik dalam kurun waktu 6-17 Mei 2021. Kondisi itu mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap tradisi masyarakat menjelang Lebaran
"Semula diperkirakan ada sebesar 33 persen masyarakat yang mudik. Setelah saya larang, turun menjadi 17 persen dan terus turun menjadi 1,1 persen saat ada penyekatan," paparnya.
Kendati demikian, Presiden Jokowi mengakui, masih banyak masyarakat yang mendatangi sejumlah obyek wisata. Pihaknya berharap, beragam upaya yang telah dilakukan pemerintah mampu menurunkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Ia menyebutkan, sekira Februari 2021, kasus aktif mencapai 176 ribu jiwa dan kini turun menjadi 90-an ribu.
"Ini yang terus kita tekan sehingga membutuhkan konsistensi. Hati-hati karena gelombang kedua dan ketiga sangat berbahaya, seperti halnya di negara-negara tetangga kita yang lockdown hingga Juni 2021,” ungkapnya.
Presiden Jokowi mengingatkan, di Pulau Sumatera dan pulau lainnya mulai ada kenaikan kasus Covid-19. Tercatat, sebanyak 15 provinsi yang kasusnya mengalami peningkatan.
“Ini perkembangan kasus mingguan di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumut, Sumbar, Babel, Jambi, Sumsel, dan Lampung. Disana, kasusnya tinggi tapi ada penurunan. Tren penurunan cuma Bengkulu sehingga dapat cap ‘hijau’, tapi bukan zona hijau,” urainya.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2020 yakni 2,97%. Di kuartal kedua, lanjutnya turun menjadi minus lima persen. Di kuartal pertama 2021, masih minus 0,74%, sedangkan target kuartal kedua di atas tujuh persen.
“Seluruh gubernur, bupati, dan walikota memiliki tanggungjawab yang sama dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya meyakini target itu bisa tercapai. Yang penting, tetap harus hati-hati sehingga penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi bisa sejalan seiring,” tegas Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengimbau setiap kepala daerah harus mampu menghadapi pandemi Covid-19 dalam upaya menyelamatkan masyarakat. Apalagi hingga saat ini, dunia belum dapat membendung lonjakan penyebaran Covid-19. Disisi lain, pada tiga bulan terakhir, Indonesia mampu menekan dengan kegiatan PSBB dan PPKM Skala Mikro. Untuk itu, setiap minggu digelar rakor mulai pusat hingga daerah.
"Ada empat indikator dalam penanganan Covid-19 oleh kepala daerah, salah satunya angka recovery harus naik,” tuturnya. Ian
