Medan - Gubsu Bobby Afif Nasution mengapresiasi para petani hutan karena berperan penting dalam melestarikan kawasan hutan, sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian daerah. 
Gubsu Bobby Afif Nasution hadir pada Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (10/09/2025). Foto Ist
"Hutan memiliki potensi untuk menjaga perputaran perekonomian masyarakat Sumatera Utara," paparnya saat hadir pada Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (10/09/2025).
Dikemukakan, salah satu hasil alam Sumut yang bisa dikembangkan adalah kemenyan. Selama ini, kata Gubsu Bobby Nasution, potensi kemenyan belum dikembangkan secara optimal.
“Fungsi kemenyan lebih dari yang kita tahu selama ini, kemenyan bisa membuat perekonomian kita terbang,” ujarnya.
Gubsu Bobby Nasution meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memudahkan para petani hutan bisa mengakses layanan perbankan atau permodalan. Menurutnya, hal tersebut akan sangat membantu masyarakat Sumut, khususnya petani hutan di Sumut.
“Mungkin (petani) ada lahannya, mengelola hutan bisa, tapi modalnya mana, kalau kita berikan akses ke lembaga keuangan dengan kebijakan Pak Menteri, ini akan sangat membantu masyarakat Sumut,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Gubsu Bobby Nasution juga berharap agar hutan mangrove di Kabupaten Batubara mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat, hutan mangrove tersebut memiliki potensi yang luar biasa jika dikembangkan secara optimal.
“Mangrove ini jadi tempat persinggahan kawanan burung, mereka bermigrasi, terbang keliling ke 24 negara setiap tahun, saya harap ini dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, sebanyak 251 surat keputusan (SK) perhutanan sosial di Sumut telah diterbitkan dengan luasan 113 ribu hektar, serta melibatkan 25 ribu kepala keluarga.
“Masih ada 400 ribu hektar lagi yang berpotensi kita berikan SK pada masyarakat,” ungkapnya.
Raja Juli menambahkan, pada prinsipnya, perhutanan sosial adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi.
"Mustahil menjaga hutan jika masyarakat tidak sejahtera," tegasnya lantas menyatakan, pihaknya berupaya memaksimalkan fungsi program sosial dengan akses terhadap modal serta pasar.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq, Wakil Walikota Binjai Hasanul Jihadi, Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) Masrizal Saraan. Van