|

Pj Gubsu Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Pj Gubsu Hassanudin bersama sejumlah pimpinan OPD mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Lantai 6 Kantor Gubsu kawasan Jalan Diponegoro Medan, Selasa (04/06/2024). Foto Ist 

    Medan - Penjabat (Pj) Gubsu Hassanudin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah, secara virtual bersama Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BPN), Mabes TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

    “Kita terus melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran OPD terkait, dalam hal pengendalian inflasi, juga koordinasi dengan BPS, Bank Indonesia, Bulog, kabupaten/kota,” papar Pj Gubsu Hassanudin di lantai 6, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (04/06/2024).

Seperti diketahui, bahwa pada Mei 2024, terjadi inflasi year on year (y/y) Provinsi Sumut sebesar 4,26%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Karo sebesar 5,37% dan terendah di Kota Gunungsitoli sebesar 3,51%. Sementara inflasi month to month (m-to-m) Sumut sebesar 0,48%. Faktor pemicu terjadinya inflasi adanya kenaikan sejumlah harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir yang memimpin Rakor, mengimbau provinsi dan kabupaten/kota, dengan inflasi tertinggi agar segera melakukan evaluasi berupa rapat koordinasi, agar inflasi di daerahnya terkendali. Diharapkan kepala daerah turun langsung mengecek harga kebutuhan pokok, mengingat akan menghadapi hari raya Idul Adha.

“Untuk inflasi provinsi tertinggi terjadi di Papua Tengah 5,39 persen, Gorontalo 4,91 persen, dan Papua Barat 4,58 persen. Sementara provinsi dengan inflasi terendah ada di Bangka Belitung dan Sulawesi Barat 1,25 persen. Sementara untuk kabupaten dengan inflasi tertinggi ada di Kabupaten Nabire 7,58 persen dan inflasi kota tertinggi di Ambon 4,6 persen,” ujarnya.

Sementara, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari menyampaikan sejumlah upaya pengembangan bawang merah di wilayah minus atau defisit, dengan program champion. Nantinya, champion berperan sebagai mentor, pembina, pembimbing, pendamping untuk melatih petani lokal setempat dalam membudidayakan bawang merah di wilayah defisit. Untuk itu, Pemda diharapkan menyediakan lahan dan calon petani yang akan dibina oleh champion.

“Di sini champion juga bisa berperan sebagai offtaker hasil panen petani di lokasi penumbuhan baru. Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi gudang penyimpanan dan clodstorage. Selain itu, champion juga bisa berperan sebagai supplier melalui skema kerja sama antardaerah,” tuturnya.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edy, memaparkan perkembangan rata-rata harga pangan strategis tingkat konsumen, seperti beras premium harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900/kg (Zona 1), Rp15.400/kg (Zona 2), Rp15.800/kg (Zona 3). Harga beras medium berkisar Rp12.500/kg (Zona 1), Rp13.100/kg (Zona 2), dan Rp13.500/kg (Zona 3).

“Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 meliputi Sumut, Sumbar, NTT, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, dan Kalimantan. Sedangkan Zona 3 meliputi Maluku dan Papua. Pada hari ini ada kenaikan harga beras di Zona 2 dan 3 untuk jenis beras premium dan medium,” sebutnya.

Untuk harga HET bawang merah berada di kisaran Rp36.500 hingga Rp41.500 per kg. Namun pada hari ini, katanya, terjadi kenaikan harga 12,97%. Sementara untuk harga cabai merah keriting sudah mengalami penurunan sekitar 10,72%.

Guna pengendalian inflasi pangan, pihak Bapanas mengalokasikan anggaran dekonsentrasi. Pemerintah daerah diharapkan segera merealisasikan anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan pengendalian inflasi.

“Realisasi anggaran dekonsentrasi sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar 21,41%. Terdapat kenaikan sebesar 2,04%,” ucapnya. Van 

Komentar

Berita Terkini