 |
| Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin SH foto bersama dengan pihak KSOP Pangkalansusu, usai berbincang di ruang rapat Rumah Dinas Bupati kawasan Stabat, Rabu (07/06/2023). Foto Ist |
Hal tersebut terungkap saat Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH mendengar sekaligus memberi tanggapan tentang rencana pembangunan dermaga umum Pelabuhan Pangkalansusu bersama Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalan Susu di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (07/06/2023).
"Dasar hukum terkait lahirnya dermaga umum ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang pelabuhan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran dan ada dalam peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri," ujar Kepala KSOP Pangkalansusu, Mardi Loi SE MM.
Guna membangun dermaga umum pelabuhan di Kabupaten Langkat, pihaknya mengusulkan agar mengalihkan aset milik Pertamina kepada Pemda. Dalihnya, saat ini Kabupaten Langkat tidak mempunyai dermaga umum. Kalau pun ada, Pertamina dan PLN memiliki dermaga TUKS di daerah Pangkalansusu.
"Kita sudah menyurati pihak Pertamina dan memohon kepada Bapak Bupatai untuk bisa mendukungnya," ujar Mardi.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Langkat H Syah Afandin mengatakan, secara umum pengembangan Kabupaten Langkat merupakan pekerjaan berat tapi harus dimulai.
"Saya tertarik dengan konsep yang Bapak sampaikan dipertemuan awal kita kemarin. Maka saya minta dalam bentuk paparan bahwa yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar aset Ex Japex bisa beralih menjadi aset Pemda," sebutnya.
Syah Afandin mengakui, sejak dulu menginginkan pelabuhan umum di Langkat.
"Saya pikir langkah awal nanti kita sinergikan dengan Kementerian Perhubungan, kemudian karena ini terkait tentang pelabuhan umum yang akan dibuat," tuturnya.
Sementara, Kepala BAPEDA Rina Wahyuni menyampaikan, rencana pembangunan pelabuhan bersinergi dengan rencana Pemkab Langkat yang akan membangun kawasan industri. Artinya, pelabuhan tidak akan beroperasi kalau tidak ada penampungan dan kawasan industri.
"Yang kita perlukan ke depan adalah, pelabuhan untuk bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, kita harus meningkatkan status jalan di Pangkalan Susu yang sebelumnya jalan kabupaten menjadi jalan nasional," urainya. Bewe