 |
| Gubsu Edy saat mengikuti Rakor tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan percepatan Pembangunan Infrastruktur di Sumut secara virtual di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No 41 Medan, Rabu (24/03/2021). Foto Ist |
Medan- Pemerintah pusat berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hal itu terungkap dalam Rapat koordinasi tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Sumut secara virtual di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman No 41 Medan, Rabu (24/03/2021).
Gubsu Edy Rahmayadi menjelaskan, Sumut memiliki empat proyek strategis nasional, yakni Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung berikut pelabuhannya. Selain itu, lanjutnya, terdapat empat proyek strategis daerah yang juga masih berkolaborasi dengan pusat seperti Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
“Proyek-proyek strategis ini diharapkan memberikan dampak besar pada pembangunan Sumut,” paparnya yang saat itu didampingi Kepala Bappeda, Hasmirizal Lubis.
Ia meminta Pemerintah Pusat untuk meningkatkan keterlibatan daerah, sehingga kesinambungan proyek-proyek tersebut berjalan baik dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Untuk rest area kawasan jalan tol, misalnya, Gubsu Edy meminta pemkab setempat diberikan kewenangan, sehingga pelaku UMKM di daerah tersebut berkembang.
Begitu juga di sektor pertanian, lanjutnya, para petani harus mendapat manfaat yang lebih besar dalam perkembangan pertanian di Sumut, bukan justru para perusahaan besar.
Pada kesempatan itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian Gubsu Edy. Pihakya meminta, proses pembangunan di Sumut tidak merusak lingkungan yang ada. Apalagi, pembangunan infrastruktur membutuhkan bahan dan lahan yang tidak sedikit.
“Jangan mengambil pasir atau batu secara ilegal dari sungai, sehingga sungai rusak atau mengeruk bukit, sehingga terjadi longsor, perhatikan dampak lingkungannya. Jangan pula di satu sisi kita membangun sisi lain kita merusak. Ini perlu dikoordinasikan dengan benar ke kabupaten,” ujarnya.
Sementara, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berharap sejumlah kendala pada proyek strategis nasional dan daerah bisa cepat diselesaikan. Tujuannya agar perekonomian bisa cepat bergerak dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya.
“Tentu ada kendala, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga budaya masyarakat kita, sengketa lahan dan lainnya. Kita sekarang terus fokus, ada kendala kita kejar dan cepat selesaikan sehingga pembangunan ini tidak tertunda-tunda,” sebutnya.
Rapat terbatas ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen masing-masing Kementerian terkait. Van
