 |
| Gubsu Edy Rahmayadi menandatangani Mou perencanaan mobilitas perkotaan berkelanjutan kawasan Mebidangro di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, kawasan Jalan Sudirman Medan, Kamis (22/10/2020). Foto Ist |
Medan- Gubsu Edy Rahmayadi menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) perencanaan mobilitas perkotaan berkelanjutan atau Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dengan Pemerintah Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deliserdang dan Tanah Karo (Mebidangro) di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, kawasan Jalan Sudirman Medan, Kamis (22/10/2020).
Pada kesempatan itu, Gubsu Edy menjelaskan, penyusunan SUMP di kawasan Mebidangro dilakukan melalui kerja sama dengan Agence Francaise de Development (AFD) sebagai lembaga yang ditunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurutnya, pihak AFD juga telah menyiapkan sebuah perusahaan Prancis Egis Rail untuk mempersiapkan dokumen SUMP tersebut.
“Perusahaan itu akan membantu kita membuat masterplan apa yang cocok di Sumut, khususnya di Mebidangro nanti, kemudian mereka memberi masukan kepada Bappenas,” ujarnya.
Ia menilai, perencanaan tersebut sangat diperlukan dalam upaya mengurangi kemacetan di kawasan Mebidangro, mengingat pertumbuhan penduduk semakin pesat. Sementara, AFD Office Senior Program Manager for Infrastructure, Martin Lemenager, mengklaim, AFD telah membantu banyak negara untuk memberikan konsultan dan sebagainya, dalam hal pembangunan infrastruktur. Sejak tahun 2005, lanjutnya, AFD telah ada di Indonesia, mulai proyek pasca tsunami Aceh dan berlanjut hingga sekarang.
“Ada beberapa kota di dunia yang sudah berhasil membangun sistem transportasi mereka, diantaranya Thailand, Malaysia, Singapura dan lainnya,” papar Martin.
Sekadar informasi, Egis Rail merupakan perusahaan global yang telah banyak terlibat dalam banyak proyek di 75 negara. Proyek yang dikerjakan Egis Rail antara lain yang berhubungan dengan bandara, pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik. Adapun isi nota kesepemahaman tersebut antara lain mendukung kebijakan dalam penanganan emisi mobilitas perkotaan untuk mewujudkan transportasi rendah karbon yang berkelanjutan di Kawasan Mebidangro. Kemudian, mewujudkan akses yang aman ke sistem transportasi massal, rendah karbon, selamat, bersih, andal dan terjangkau sebagai salah satu kebutuhan dasar di kawasan.
Selanjutnya, memprioritaskan sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan di kawasan Mebidangro yang mengintegrasikan transportasi publik, pengguna sepeda, pejalan kaki dan solusi rendah karbon dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan alokasi anggaran publik. Dalam nota kesepahaman itu juga tercantum poin untuk memperkuat perencanaan dan implementasi mobilitas perkotaan yang partisipatif melalui koordiansi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, melakukan penyelarasan dan pengintegrasian program kegiatan dalam dokumen perencaan daerah untuk mewujudkan sistem transportasi massal rendah karbon yang berkelanjutan di kawasan Mebidangro.
Turut menandatangani nota kesepemahaman tersebut, Pjs Wali Kota Medan, Arief Sudarto Trinugroho, Bupati Tanah Karo, Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar, dan Asisten II Pemko Binjai, Dahnial Reza. Tampak hadir, Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Hj R Sabrina dan Kepala Dinas Perhubungan, Sumut Abdul Haris Lubis. Dra
