KostraTani Dongkrak Popularitas Penyuluh

Kepala Dinas TPH Provsu, Ir H Dahler Lubis MMA (nomor 2 dari kiri) bersama sejumlah staf saat hadir dalam rapat kerja nasional yang digelar Kementerian Pertanian di Hotel Bidakara Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto Ist 

Medan- Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) yang digagas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bakal mampu mendongkrak popularitas penyuluh yang sempat redup selama ini.

"Ini terobosan baru yang menjadi pemacu bagi para penyuluh di lapangan untuk lebih bersemangat dalam memberikan penyuluhan kepada petani agar pengetahuan dan keterampilannya menjadi lebih baik dalam mengelola usahatani demi peningkatan kesejahteraannya," ungkap Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Ir Bahruddin Siregar MM, melalui telepon selulernya, Kamis (20/02/2020).

Ia menegaskan, program KostraTani semakin menguatkan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Hal ini disebabkan, peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di tingkat kecamatan, bakal terlihat jelas. Melalui KostraTani, pihak BPP akan melakukan updating, verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) terkait personel dan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani serta pengusaha pertanian di kecamatan.

"BPP juga akan mendata potensi wilayah, statistik pertanian seperti luas baku lahan persawahan, areal tanam, produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, populasi dan produksi peternakan serta komoditas ekspor dari kecamatan itu," sebut Bahruddin.

Di wilayah Sumut, lanjutnya, sebanyak 40 BPP dari sembilan kabupaten telah mendapatkan bantuan dana dari APBN untuk melengkapi sarana dan prasarananya. Dari jumlah itu, hanya tiga kabupaten, masing-masing Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Mandailing Natal yang mendapatkan paket lengkap berupa komputer, drone, kamera dan HP jenis android.

Namun, Bahruddin menyatakan, pada tahun 2020, pihaknya berupaya mengusulkan 168 BPP mendapatkan bantuan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana itu, termasuk didalamnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN sebanyak 67 unit BPP.

"Dari sumber DAK APBN 2020 itu, terdapat BPP di tahun 2019 yang belum mendapatkan paket lengkap, sehingga sarana dan prasarananya bisa dilengkapi di tahun 2020 ini," jelas Bahruddin, lantas menyatakan, pada tahun 2021 pihaknya mengusulkan 339 BPP yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut untuk mendapatkan bantuan serupa. 

Staf penyuluh Bidang Penyuluhan Dinas TPH Provsu foto bersama para petugas penyuluh di BPP Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, beberapa waktu lalu. Foto Ist

"Perlahan-lahan kita melengkapai sarana dan prasarana di 339 BPP di wilayah Provinsi Sumatera Utara karena program KostraTani mewajibkan semua kegiatan harus satu data, baik penyusunan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok, luas lahan, luas tanam, Calon Penerima/Calon Lokasi dan lainnya," urainya.

Secara terpisah, Kepala Dinas TPH Provsu, Ir H Dahler Lubis MMA, membenarkan pentingnya peran BPP dalam program KostraTani.

"Ini merupakan program pembaharuan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, dalam hal ini BPP bertugas mengkoordinasi pembangunan pertanian," tukasnya melalui telepon selulernya.

Dahler mengemukakan, terdapat lima peran strategis KostraTani, yakni sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis serta pusat pengembangan jejaring dan kemitraan.

"Untuk itu, kita berupaya segera melengkapi sarana dan prasarana pendukung BPP agar program KostraTani bisa berjalan lancar dan kesejahteraan petani meningkat," tandasnya. Fey