|

Pemprovsu Belajar SPBE ke Banyuwangi

Wagubsu Musa Rajekshah (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, didampingi Wakil Bupati Tanah Karo, Cory Sebayang, Bupati Labura, Khairuddin Sitorus dan Bupati sergai, Ir H Soekirman, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (21/10/2019). Foto Ist
Medan- Dipimpin Wakil Gubsu, Musa Rajekshah, sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi dan enam kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) melakukan studi banding ke Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Senin (21/10/2019).

"Studi banding untuk mempelajari tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan pariwisata, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi," ungkap Wagubsu dalam siaran persnya.

Ia mengemukakan, enam kabupaten yang ikut dalam kegiatan ini, meliputi Serdangbedagai, Deliserdang, Langkat, Tanah Karo, Labuhanbatu Utara dan Batubara.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin mengetahui bagaimana Pemkab Banyuwangi berhasil menerapkan SPBE dan SAKIP, serta pengembangan destinasi wisata di daerah ini, sehingga dapat kami terapkan di Sumatera Utara,” ujar Wagub Musa Rajekshah, saat diterima Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Wagubsu menjelaskan, enam kabupaten yang ikut studi banding ini memiliki potensi pariwisata sama dengan Kabupaten Banyuwangi, antara lain wisata pantai dan pegunungan.

Bupati Abdullah Azwar Anas menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Banyuwangi.

“Kami siap berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk pembangunan di Sumatera Utara,” ungkapnya,” ujarnya.

Pihaknya dan seluruh jajaran siap berbagi ilmu dan pengalaman tentang yang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan pariwisata, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Saat ini, Pemkab Banyuwangi telah menerapkan sistem elektronik pada berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Bahkan, lanjutnya, telah memiliki Peraturan Bupati Banyuwangi (Perbup) tentang sistem informasi manajemen daerah tahun 2018 yang menaungi semua sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).

Terkait SAKIP, Azwar Anas mengungkapkan, keberhasilan Banyuwangi dalam mempertahankan nilai A selama tiga tahun berturut-turut merupakan hasil kolaborasi banyak elemen.

“Kami jalin kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah. Menghapuskan ego dinas dan ego sektoral. Mengedepankan ego daerah, yaitu bagaimana membuat Banyuwangi tambah maju,” tuturnya.

Selain itu, kata Bupati Abdullah, keberhasilan Banyuwangi dalam berbagai bidang, dimulai dari rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan selektif. Sejumlah prestasi yang telah ditorehkan Pemkab Banyuwangi diantaranya sebagai kabupaten terbaik layanan SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan dan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2019 dengan indeks sebesar 3,43 dari skala 5 atau yang tertinggi di kategori kabupaten seluruh Indonesia.

Kemudian, Banyuwangi juga meraih nilai A dalam penilaian SAKIP dari Kemenpan RB selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2016, 2017 dan 2018. Dengan demikian, Banyuwangi merupakan kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia uang meraih SAKIP A.

"Banyuwangi juga berhasil mengembangkan sektor pariwisata. Bahkan, berbagai inovasi yang dilakukan mendapat sejumlah penghargaan. Terakhir, Agenda wisata Banyuwangi Festival menyabet penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB," sebutnya. Hendra

Komentar

Berita Terkini