 |
| Kepala Ombudsman RI Perwakilan banten, Dedy Irsan. Foto Ist |
"Dana yang dialokasikan pemda untuk penanganan Covid-19 cukup besar, tapi masih banyak masyarakat yang mengeluh, sehingga perlu menggandeng media massa untuk menyosialisasikan program bantuan sosial dari pemerintah," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (09/06/2020) pagi.
Ia mengingatkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan jajarannya agar lebih serius menangani hal itu. Disebutkannya, pemda harus memastikan penyaluran bantuan sosial terkait Covid-19 tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 yang telah dibentuk beberapa bulan silam harus melakukan upaya percepatan dalam mendata sekaligus mendistribusikan bantuan sosial ke masyarakat.
"Harus ada langkah-langkah konkrit terkait percepatan itu, di atas situasi normal atau biasa, baik itu terkait dengan kesiapan RSUD Rujukan, refocusing/realokasi APDB yang telah ditetapkan untuk penanganan Covid-19 dan juga yang terpenting adalah terkait bansos dari Pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Banten," paparnya.
Dedy menyarankan, pemda harus memberikan informasi dan edukasi serta data yang akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bingung dengan kejadian sebenarnya.
"Pihak Pemda harus melibatkan unsur pembantu pemerintahan hingga level terendah seperti RT/RW serta kepala lingkungan karena mereka benar-benar memgetahui kondisi warganya di lapangan," ujarnya.
Ia menambahkkan, banyaknya pengaduan yang diterima pihak Ombudsman RI Perwakilan Banten melalui Posko Daring Covid-19 menunjukkan masih banyak persoalan di masyarakat, khususnya terkait bantuan sosial.
"Manfaatkan dan maksimalkan media massa, sehingga apa yang disampaikan dapat tersebar luas di masyarakat, sehingga tujuan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat terwujud secara baik," tegasnya. Fey
