 |
| Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketapang TPH Sumut, Akmal Syahputra (tengah) bersama perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se Sumut yang mengikuti Rakor Lingkup Bidang Penyuluhan di Aula UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian, kawasan Jalan Karyawan, Medan Johor, Selasa (18/11/2025). Foto Ist |
"Kolaborasi itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan di sektor pertanian yang sangat besar, mulai perubahan iklim, serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman, red), hingga fluktuasi harga pasar," ungkap Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ketapang TPH) Sumatera Utara, H Timur Tumanggor, diwakili Kepala Bidang Penyuluhan, Akmal Syahputra, saat membuka Rapat Koordinasi Lingkup Bidang Penyuluhan se Sumatera Utara, di Aula Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian, kawasan Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor, Selasa (18/11/2025).
Dikemukakannya, Inpres No 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan PPL Dalam Upaya Percepatan Swasembada Pangan menjadikan para personil PPL di daerah berada dalam komando langsung pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Kendati demikian, para kepala daerah telah diinstruksikan untuk menjaga fungsi Balai Penyuluh Pertanian di setiap daerah untuk tetap menjadi unit kerja non-struktural di tingkat kecamatan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.
Diingatkan, nantinya setiap personil PPL tidak lagi hanya fokus pada peningkatan produksi dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, tapi juga kesejahteraan petani.
"Para penyuluh pertanian di daerah akan fokus pada pengawalan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT), Peningkatan IP (Indeks Pertanaman, red), dan produktivitas padi, sekaligus mendorong serta mengawal akselerasi program utama pembangunan pertanian lainnya," sebutnya dihadapan para Kepala Bidang Penyuluhan seluruh kabupaten/kota se Sumut.
 |
| Plt Kadis Ketapang TPH Sumut, H Timur Tumanggor, diwakili Kepala Bidang Penyuluhan, Akmal Syahputra, membuka Rakor Lingkup Bidang Penyuluhan se Sumut di Aula UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian, kawasan Jalan Karyawan, Medan Johor, Selasa (18/11/2025). Foto Ist |
"Beberapa upaya dimaksud seperti, pelatihan manajemen dan teknis, memperkuat struktur organisasi kelembagaan petani dengan kepemimpinan yang cakap, serta membangun jaringan dan kemitraan untuk meningkatkan daya tawar petani," urainya.
Secara terpisah, Sekretaris Dinas Ketapang TPH Sumut, Yusfahri Perangin-angin, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjadikan personil penyuluh pertanian berada dalam komando Kementan.
"Inpres nomor 3 Tahun 2025 ini akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan sistem penyuluhan yang adaptif, terintegrasi dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa mendatang," tegasnya melalui aplikasi WhatsApp.
Khusus mengenai LTT, Fahri mengklaim, hingga akhir Oktober 2025, provinsi ini telah merealisasikan luas tanam padi sekira 68.126,8 hektar (ha), atau setara dengan 93,60% dari target Oktober 2025. Untuk November 2025, lanjutnya, target tanam padi Sumut mencapai 85.694 ha.
"Ini tugas kita bersama untuk merealisasikan target tanam padi Sumatera Utara," tukasnya.
Ia mengimbau seluruh Kepala Bidang Penyuluhan di setiap kabupaten/kota, khususnya daerah sentra penanaman komoditas pangan strategis seperti padi, semakin memperkuat posko LTT, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, untuk memastikan laporan harian berlangsung cepat, akurat dan sinkron dengan memanfaatkan penyuluh pertanian yang ada. Selain itu, para penyuluh pertanian juga diminta terus mendampingi para petani dalam mengoptimalkan alat mesin pertanian, seperti transplanter dan traktor dalam melakukan budidaya pertanamannya.
"Dengan semangat 'Kolaborasi Sumut Berkah', mari kita wujudkan Sumatera Utara menjadi lumbung pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan," tandasnya. Fey