|

Swasembada Beras di Antara Keterbatasan Tenaga Penyuluh

Gubsu Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Hj Nawal Lubis, berada di tengah hamparan padi yang menguning di kawasan Pasar Miring Kabupaten Deliserdang, beberapa waktu lalu. Foto Fey

Penghargaan swasembada beras tahun 2019-2021 dari pihak International Rice Research Institute  (IRRI) kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2022 lalu, semakin memperlihatkan posisi Indonesia sebagai negara agraris. 

    Apresiasi setinggi-tingginya teramat layak disematkan kepada kaum tani, khususnya padi, sang pejuang pangan di negeri ini. Meski terus didera beragam kendala, mulai permodalan, serangan hama dan penyakit, mahalnya pestisida, begitu juga pupuk kimia yang bahkan nyaris sulit ditemukan di kios pengecer resmi, hingga harga jual gabah kerap tidak bersahabat akibat biaya produksi tinggi, namun, petani padi tetap konsisten mengolah areal persawahannya, sehingga mayoritas rakyat Indonesia masih bisa mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok.

    Tidak kalah pentingnya, peranan komponen organik pertanian di lapangan, seperti tenaga Penyuluh Pertanian Lapang (PPL), Pengamat Hama Penyakit (PHP) dan Pengamat Benih Tanaman (PBT) yang sudah teruji kesetiaannya dalam melakukan pendampingan kepada para petani hingga ke pelosok desa. Keterbatasan personil di lapangan tidak mengurangi semangat mereka untuk mendedikasikan diri demi meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.

    Khusus tenaga penyuluh, misalnya, Provinsi Sumatera Utara yang saat ini berada di peringkat 7 dari 10 provinsi berpredikat ‘lumbung beras’ nasional, hanya memiliki 3.330 personil pada tahun 2022. Jumlah itu harus menangani jutaan petani yang bermukim di 6.125 desa/kelurahan di Sumut. Padahal, idealnya, setiap tenaga penyuluh hanya membawahi satu desa agar lebih fokus membina para petani. 

    “Sebanyak 3.330 tenaga penyuluh itu, baik PPL maupun PHP, yang ASN maupun kontrak, harus membina 1.452.637 orang petani di wilayah Sumatera Utara,” papar Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, Sutarman, di ruang kerjanya kawasan Jalan AH Nasution Medan, Selasa (30/08/2022).

    Hebatnya, pencapaian produksi padi Sumut justru tidak mengecewakan. Berdasarkan catatan pihak Badan Pusat Statistik dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen Sumut pada tahun 2021 berkisar 385,40 ribu Hektar (Ha) dengan produksi 2.074.856 ton Gabah Kering Giling (GKG), setara 1.184.040 ton beras. Kondisi tersebut yang menjadikan Sumut sebagai salah satu lumbung beras nasional.

Wajah Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Sumut, Marino, terlihat sumringah menyaksikan bulir padi yang telah menguning di kawasan Pasar Miring Kabupaten Deliserdang, karena terbebas dari serangan hama dan penyakit, beberapa waktu lalu. Foto Fey 

Menurut Plt Kepala Dinas TPH Sumut, Hj Lusyantini, sejumlah upaya dilakukan untuk mengatasi keterbatasan personil penyuluh. Salah satunya, melaksanakan program SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project) yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan pinjaman hibah luar negeri. Tujuannya, agar petani menjadi cerdas iklim.

    “Progam SIMURP mengajarkan petani dan penyuluh melakukan pertanian pintar dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk mengantisipasi sekaligus menangani penyakit tanaman,” tutur Lusyantini, melalui telepon selulernya.

    Selain itu, lanjutnya, beragam inovasi teknologi disajikan dalam program SIMURP agar petani dan penyuluh siap menghadapi perubahan iklim yang akan terjadi. 

    Tak bisa dipungkiri, penyuluhan pertanian berperan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian, sehingga Indonesia mendapat pengakuan dari pihak IRRI sebagai negara yang sukses mendulang swasembada beras. Catatan Ferry Wahyudi, Anggota Jurnalis Pertanian Sumut 

Komentar

Berita Terkini