 |
| Ketua DPRD Binjai, H Noor Syah Alam Putra saat menerima para demonstran yang menolak Undang Undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Binjai, kawasan Jalan Amir Hamzah Binjai, Senin (12/10/2020). Foto Ian |
Binjai- Kapolres Binjai, AKBP Romadhoni Sutardjo SIK mengawal langsung aksi damai aktivis Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Binjai menolak Undang Undang Cipta Kerja di kantor DPRD setempat, kawasan Jalan Amir Hamzah Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara, Senin (12/10/2020) sekira pukul 09.00 WIB.
Pada kesempatan itu, AKBP Romadhoni mengimbau para demonstran untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
"Kita tidak ingin muncul klaster baru penyebaran Covid-19 di Kota Binjai, melalui unjukrasa ini," tegasnya yang saat itu didampingi Kabag Ops, AKP H Limbong SP SIK, Kapolsek Binjai Utara, AKP Teuku Fathir Mustafa SIK MH, Kasat Binmas AKP Eva Sinuhaji, Kasat intel AKP SBI Manullang, Kasat Sabhara, Iptu E Sitepu, Kasat Lantas, AKP Joko Lelono, Kasubag Humas, AKP Siswanto Ginting dan Kasi Propam, Ipda Riyatno.
Sementara, dihadapan Ketua DPRD Binjai, H Noor Syah Alam Putra dan Wakil Ketua, Syarif Sitepu, para demonstran menuntut pembatalan Undang Undang Cipta Kerja. Koordinator Aksi, Ade Rinaldi, dalam orasinya meminta DPRD Kota Binjai menyatakan sikap penolakan atas disahkannya Undang Undang Cipta Kerja. Selain itu, lanjutnya, meminta DPRD Kota Binjai mendesak DPR RI agar segera mencabut Undang Undang Cipta Kerja tersebut serta presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Menanggapi hal itu, Noor Syah Alam Putra berjanji untuk membahas aspirasi para demonstran itu bersama seluruh anggota DPRD Binjai. Dijelaskannya, merumuskan Undang Undang, termasuk Undang Undang Cipta Kerja, bukan merupakan kewenangan DPRD.
"DPRD hanya berwenang untuk membuat peraturan daerah," tukasnya.
Berdasarkan pengamatan, aksi damai itu berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Ian
