 |
| Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Drs Abyadi Siregar, menyerahkan hasil survei kepatuhan 13 Polres di jajaran Poldasu kepada Waka Poldasu, Brigjen Mardiaz Khusin, di Mapoldasu, Rabu (29/01/2020). Foto Ist |
"Dari 13 Polres di jajaran Poldasu yang disurvei pada tahun 2019, Polres Taput masih dalam zona merah, atau terburuk dengan skor 51,7," tegas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Drs Abyadi Siregar, saat menyerahkan hasil survei kepatuhan tahun 2019 kepada Waka Poldasu, Brigjen Mardiaz Khusin Dwihananto di Mapoldasu kawasan Jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Tanjungmorawa, Rabu (29/01/2020).
Ia menjelaskan, terdapat lima jenis layanan masyarakat di tingkat Polres yang disurvei, yakni penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), penerbitan SIM C dan SIM A baru, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang memberikan layanan pengaduan masyarakat, serta Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).
Semua pelayanan itu, kata Abyadi, harus memberikan informasi yang jelas mengenai standar pelayanan, mulai dari syarat layanan, biaya/tarif layanan, standar waktu layanan, dan juga alurnya.
"Survei juga mengecek fasilitas sarana dan prasarana layanan, seperti ruang tunggu dan toilet yang memadai bagi masyarakat," paparnya yang saat itu didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan, Edward Silaban dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, James Panggabean, di Medan, Rabu (29/01/2020).
Abyadi mengemukakan, enam polres lainnya, yakni Asahan, Labuhanbatu, Nias Selatan, Toba Samosir, Padangsidimpuan dan Tebingtinggi berada di zona kuning (kategori sedang, red). Sementara, Polres Pakpak Bharat, Tanah Karo, Binjai, Siantar, Simalungun dan Tanjungbalai berada di zona hijau.
Ia berharap, hasil survei menjadi acuan bagi pihak Mapoldasu untuk segera melakukan perbaikan demi peningkatan pelayanan publik di masa mendatang.
Waka Poldasu, Brigjen Mardiaz Khusin, menyambut positif hasil survei tersebut dan berjanji untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Fey
