 |
| Pj Gubsu Hassanudin saat mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/03/2024). Foto Ist |
Jakarta – Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menganggarkan Rp370 miliar untuk penanganan stunting pada tahun 2024. Demikian dikemukakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin, usai mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/03/2024).
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senantiasa mengikuti arahan Wapres, kita pun berkomitmen melakukan berbagai upaya penanganan stunting,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2023 telah terealisasi dana penurunan stunting di Sumut, diantaranya senilai Rp39 miliar Dana Alokasi husus (DAK) fisik penurunan stunting, dan DAK non-fisik senilai Rp184 miliar, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas senilai Rp92 miliar. Sejumlah program yang dijalankan di Sumut, kata Hassanudin, antara lain penguatan kelembagaan seperti penguatan peran Posyandu dan koordinasi lintas sektor. Kemudian, memperkuat intervensi gizi spesifik seperti mendistribusikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, penambah daya tahan tubuh pada ibu hamil dan balita.
Selain itu, lanjutnya, telah dibentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten/kota, pendampingan tim pendamping keluarga yang saat ini telah mencapai 98%.
"Kita juga telah membentuk tim audit kasus stunting, serta dilakukan rembuk stunting baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi," ujarnya.
Hassanudin menargetkan, prevalensi stunting Sumut pada tahun 2024 turun menjadi 14,92%, dari sebelumnya berkisar 21,1% (2022) dan 18,55% (2023).
Sebelumnya, Wapres RI, Ma’ruf Amin menyampaikan, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting nasional hanya turun 0,1% dari 21,6 menjadi 21,5%.
“Ini menjadi perhatian. Artinya angka ini tidak sesuai dengan target penurunan,” tukasnya. Ril
