 |
| Komisioner DPD Sakti Sumut, Bambang Herlambang. Foto Hendra |
Menurut Komisioner DPD Sakti Sumut, Bambang Herlambang, laporan itu disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui jasa pos pada Jumat lalu (2/8/2019).
"Yang menjadi inti masalah kami laporkan, terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oknum Anggota DPRD Kota Medan periode 2014-2019 dan caleg terpilih DPRD Kota Medan periode 2019-2024, yakni atas nama Robi atau Robi Barus," paparnya di Medan, Senin (5/8/2019).
Berdasarkan temuan pihaknya, kader PDIP itu mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan pada tahun 2014 dengan menggunakan ijazah Sekolah Perguruan Nasional Gultom Medan. Di ijazah tersebut, Robi Barus menyelesaikan pendidikan pada tanggal 13 Mei 1989.
Namun, pada tahun 2019, kata Bambang, Robi Barus kembali mencalonkan diri sebagai caleg untuk periode 2019-2024 dengan menggunakan ijazah Sekolah Menengah Analisis Kesehatan Dharma Analitika Medan. Uniknya, di ijazah tersebut tertulis Robi Barus menyelesaikan pendidikannya pada 24 Mei 1989. Padahal, Bambang memperkirakan, kecil kemungkinan di waktu bersamaan, seorang pelajar bisa mengikuti ujian Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) di dua sekolah berbeda.
"Perlu dipertanyakan dua ijazah yang dikeluarkan pihak penyelenggara pendidikan Sekolah Perguruan Nasional Gultom Medan dengan blanko Surat Tanda Tamat Belajar (STTB, red) dan Sekolah Menengah Analisis Kesehatan Dharma Analitika Medan blanko ijazah," sebut Bambang.
Ia mensinyalir, salah satu dari dua ijazah itu palsu. Apalagi, pada tahun 1989, pemerintah masih menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) karena belum ada menerbitkan ijazah.
"Itu yang menjadi pertimbangan kami untuk melaporkan dua ijazah calon legislatif dari PDIP ke Polda Sumut dan Kapolri," tandasnya. Hendra
